Cara Menghitung Pajak Penghasilan dari Trading Bitcoin

Di Indonesia, menghitung pajak penghasilan dari trading Bitcoin sangat penting. Ini untuk mematuhi hukum perpajakan dan menghindari denda. Menurut PMK No 68 Tahun 2022, ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk aset kripto.

Nilai PPN adalah 0,11% dari nilai transaksi untuk platform yang terdaftar di Bappebti. Jika platform tidak terdaftar, PPN naik jadi 0,22%. PPh yang diberikan adalah 0,1% dari nilai transaksi di platform terdaftar, dan 0,2% jika platform tidak terdaftar.

Perhitungan pajak kripto menggunakan jumlah dan harga aset kripto. Pembayaran pajak trading kripto biasanya dilakukan oleh platform tempat melakukan jual beli aset kripto. Mereka juga yang menyetorkan pajak tersebut.

Poin Penting

• Terdapat dua jenis pajak yang dikenakan pada transaksi aset kripto di Indonesia, yaitu PPN dan PPh.
• Tarif PPN yang dikenakan adalah 0,11% atau 0,22% dari nilai transaksi, bergantung pada platform exchange yang digunakan.
• Tarif PPh yang dikenakan adalah 0,1% atau 0,2% dari nilai transaksi, bergantung pada platform exchange yang digunakan.
• Perhitungan pajak dilakukan berdasarkan jumlah aset kripto dan harga aset kripto tersebut.
• Pemungutan dan penyetoran pajak umumnya dilakukan oleh platform pertukaran aset kripto.

Pengertian dan Sejarah Mata Uang Kripto

Mata uang kripto, disebut juga cryptocurrency, mengacu pada aset digital. Aset ini dipakai untuk bertukar nilai. Ia menggunakan teknologi kriptografi.

Cryptocurrency tidak sama dengan rupiah atau dolar. Yang pertama dikelola secara desentralisasi. Artinya, pengguna mengontrolnya lewat jaringan internet, bukan otoritas moneter negara.

Definisi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)

Cryptocurrency adalah aset digital. Ia pakai kriptografi untuk mengamankan transaksi. Juga mengatur penciptaan unit baru.

Keunikan terpentingnya adalah sifat desentralisasinya. Ini berarti, cryptocurrency tidak tergantung pada pemerintah atau bank sentral.

Awal Mula Munculnya Mata Uang Kripto

Sejarah mata uang kripto diawali pada 1983. Saat itu, David Chaum menciptakan e-Cash, alat kriptografi elektronik anonim. Kemudian, pada 1995, DigiCash jadi pembayaran kriptografi pertama. Lalu di 1998, muncul 'b-money', sistem kas elektronik yang tersebar secara anonim.

Pada 2009, muncul Bitcoin. Satoshi Nakamoto menciptakannya dengan fungsi SHA-256. Transaksi perdana Bitcoin terjadi antara Nakamoto dan Hal Finney.

Pajak penghasilan dari trading Bitcoin: Cara menghitungnya

Dasar Hukum Perpajakan Kripto di Indonesia

Di Indonesia, aset kripto tidak dianggap sebagai uang legal. Ia dilihat sebagai barang dagangan. Maka, transaksi aset kripto di sini harus bayar pajak. Ini sesuai Regulasi Peraturan Menteri Keuangan 68/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech).

Jenis-Jenis Pajak untuk Transaksi Kripto

Dalam peraturan 68/2022 disebutkan tentang dua pajak untuk transaksi aset kripto. Yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). PPN dikenakan saat kamu jual atau tukar aset kripto. Tarifnya 0,11% jika melalui platform yang terdaftar di Bappebti, atau 0,22% jika tak terdaftar. Sementara PPh wajib dibayar dari untung penjualan aset kripto, tarifnya sama seperti PPN.

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan dari Trading Bitcoin

Bayangkan Tuan A jual 0,7 koin aset kripto senilai Rp 200 juta ke Nona B. Nona B bayar dengan uang e-wallet di platform Bappebti. Tuan A kena PPh sebesar 0,1% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 140 ribu. Nona B kena PPN juga senilai Rp 140 ribu. Pembayaran pajak ditangani oleh platform pertukaran.

Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia

Aset kripto bisa diperdagangkan di Indonesia lewat perusahaan tertentu. Perusahaan-perusahaan ini diawasi oleh Bappebti, bagian dari Kementerian Perdagangan. Mereka harus mematuhi peraturan spesifik yang ditetapkan.

Peraturan Bappebti No 7 Tahun 2020 mengatur aset mana yang bisa diperdagangkan. Sementara itu, Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021 memberikan panduan perdagangan. Ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam perdagangan aset kripto.

Peran Bappebti dalam Mengawasi Kripto

Bappebti sangat berperan dalam baik menjalankan dan mengawasi perdagangan aset kripto. Mereka menentukan aset kripto mana yang boleh diperdagangkan. Juga, Bappebti mengurus pembentukan kebijakan untuk menjaga pasar tetap adil dan aman.

Kriteria Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan

Bappebti memiliki kriteria khusus untuk aset kripto yang boleh diperdagangkan. Mereka harus berbasis teknologi ledger, termasuk aset kripto utilitas atau aset kripto beragun aset. Selain itu, aset tersebut harus dinilai menggunakan metode AHP. Kriteria tersebut memberikan jaminan kualitas dan keamanan untuk investor.

Pengenaan Pajak Kripto di Negara Lain

Di banyak negara, termasuk Indonesia, pajak untuk aset kripto sudah diberlakukan. Setiap negara punya aturan berbeda tentang ini.

Amerika Serikat

Amerika Serikat memungut pajak penghasilan pada keuntungan dari aset kripto. Pajaknya bisa sampai 55%. Mereka juga memiliki pajak final sebesar 20% untuk warga negara yang tinggal di luar Amerika Serikat.

Inggris

Inggris memperlakukan aset kripto seperti komoditas virtual. Mereka mengenakan pajak pada keuntungan dari penjualan aset kripto.

Singapura

Di Singapura, tidak ada pajak khusus untuk transaksi aset kripto. Namun, mereka memberlakukan pajak penghasilan jika kamu menang dari perdagangan aset kripto.

Tantangan dan Peluang Investasi Kripto di Indonesia

Investasi aset kripto di Indonesia menghadapi tantangan baru. Regulasi terus berubah dan pemahaman masyarakat masih kurang. Namun, banyak yang tertarik untuk investasi di sana.

Makin banyaknya minat ini, potensi pajak dari kripto meningkat. Laporan Kementerian Keuangan menunjukkan ada pajak sebesar Rp 246,45 miliar pada Desember 2022. Ini menandakan investasi di kripto akan tumbuh dan memberi besar pada negara.

Kesimpulan

Menghitung pajak dari trading Bitcoin di Indonesia sangat penting. Ini untuk memastikan kita semua mengikuti aturan pajak yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2022, ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Jika transaksi dilakukan di platform exchange yang terdaftar di Bappebti, PPN sebesar 0,11%. Jika platformnya tidak terdaftar, PPN naik menjadi 0,22%. Untuk PPh, tarifnya adalah 0,1% jika platformnya terdaftar. Tarif PPh naik menjadi 0,2% jika platformnya tak terdaftar. Platform pertukaran yang digunakan biasanya yang menangani pemungutan dan penyetoran pajak.

Investasi di aset kripto di Indonesia masih butuh aturan yang lebih jelas. Meski begitu, ini membuka peluang besar bagi negara. Dengan minat investasi masyarakat yang makin tinggi, penerimaan pajak dari sektor aset kripto di masa depan juga diperkirakan meningkat.